Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Kepala LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) Ristek atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 dengan opini Wajar Ttanpa Pengecualian (WTP) serta meminta Kementerian Ristek Dikti, BATAN, LAPAN dan BIG untuk menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Ristek dan Dikti Muhammad Nasir yang dibacakan pimpinan rapat  Wakil Ketua Komisi VII S.W. Yudha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/01/2017)

“Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI untuk mengkoordinasikan Ditjen-Ditjen terkait agar program Science Technopark (STP) dapat berjalan secara optimal,” kata Yudha.

Selanjutnya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI untuk mengkoordinasikan Balai Teknologi Hidrodinamika-BPPT di Surabaya dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM RI, dan Kementerian lainnya yang terkait agar dapat dimanfaatkan oleh galangan-galangan kapal sehingga diperoleh hasil yang optimal.

“Komisi VII DPR RI meminta kepala LPNK agar melakukan diseminasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kepada masyarakat untuk tahun anggaran 2017,” lanjut politisi Partai Golkar ini.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Kepala LPNK untuk melakukan tindakan afirmatif pembangunan pusat unggulan IPTEK di Indonesia bagian timur pada tahun 2017. (sc), foto : naefurodjie/hr.